Sukses Daily Sumut – Pekan Olahraga Nasional kembali digelar sesuai dengan jadwalnya yaitu empat tahun sekali. Acara ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia serta menjadi kesempatan emas bagi para atlet untuk bertanding dalam momen tersebut.
Tetapi sayang sekali karena acara besar yang tidak setiap tahun ada ini justru ternodai oleh isu penyelewengan dana. Hal tersebut mulai terkuak sejak bermunculannya keluhan-keluhan fasilitas baik dari para atlet maupun masyarakat.
Awal Mula dan Imbauan Polri Kepada Masyarakat
Permasalahan ini sempat dijelaskan oleh Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago. Beliau menjelaskan bahwa kasus ini dimulai sejak adanya keluhan-keluhan terhadap fasilitas kegiatan tersebut.
Baik para atlet maupun masyarakat melayangkan laporan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Mereka menjelaskan bahwasanya fasilitas yang disediakan belum memadai sehingga terdapat indikasi penyelewengan dana di dalamnya.
Dikarenakan hal tersebut, Polri mengimbau masyarakat untuk tidak ragu dalam melaporkan apapun terkait dugaan ini. Saat ini Polri juga tengah mengusut dugaan penyelewengan dana tersebut dalam satgas pengawalan penyelenggaraan PON Sumut-Aceh.
Jalannya Proses Pengusutan Penyelewengan Dana PON
Kasus ini terus berjalan dan pihak berwenang terus melaksanakan tugasnya dalam proses pengusutan. Adapun dalam prosesnya berikut adalah hal-hal yang akan dan sedang dilakukan:
1. Polri Siap Mengunjungi Lokasi PON 2024
Sebagai bentuk upaya preventif, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengusut kasus ini meskipun masih berupa dugaan. Mereka juga sudah berkoordinasi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga terkait hal tersebut.
Tidak hanya itu, Bareskrim Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumut juga membentuk Satuan Tugas terkait masalah ini. Setelah satgas sudah terbentuk, mereka semua akan terjun langsung ke lapangan untuk pendalaman serta klarifikasi.
2. 77 Auditor Diterjunkan oleh BPKP
BPKP menurunkan 77 auditor untuk menangani kasus ini agar memastikan setiap aspek pengelolaan dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Raden Suhartono selaku Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Darah juga ikut bersinergi bersama APIP.
Sinergi tersebut juga ternyata melibatkan Inspektorat Aceh dan Sumatra Utara. Pengawasan yang diberikan oleh BPKP sendiri memiliki tujuan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan PON 2024.
Dari 77 auditor yang diterjunkan, 14 diantaranya berasal dari BPMP Pusat. Adapun 22 orang lainnya berasal dari BPKP Sumut dan 41 orang sisanya berasal dari BPKP Aceh.
3. Permintaan Maaf Menpora
Permintaan maaf dari Menpora Dito Ariotedjo disampaikan ke publik setelah perhelatan Pekan Olahraga Nasional 2024 mengalami kendala. Berdasarkan penjelasannya, venue acara tersebut sudah hampir rampung tetapi akses ke lokasinya masih belum selesai.
Oleh karena itu dirinya memohon maaf atas kondisi tersebut. Adapun terkait pembangunan proyek, menurutnya itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Tetapi sekarang pemerintah pusat pun mau tidak mau harus ikut turun tangan.
Pemberitaan mengenai kasus dugaan penyelewengan dana tersebut cukup mengagetkan dan mengecewakan. Oleh karena itu pihak bersangkutan yang sedang mengusut kasusnya diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan baik.
